Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

slider 11slider 13slider 14slider17slider18slider19slider20

Tentang BAN-PT

 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur lebih lanjut mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dan akreditasi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016, maka dalam menjalankan fungsinya BAN-PT memiliki susunan organ:

  1. Majelis Akreditasi; dan
  2. Dewan Eksekutif.

Efektif sejak tanggal 22 September 2016, BAN-PT resmi meiliki 9 orang anggota Majelis Akreditasi dan 5 orang anggota Dewan Eksekutif dengan susunan organisasi sebagai berikut:

600

BAN-PT memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 adalah:

  1. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
  2. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;
  3. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
  4. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
  5. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
  6. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
  7. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
  8. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
  9. menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  10. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
  11. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

Dengan tata kelola yang baru ini, diharapkan BAN-PT dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif, efisien, akurat, dan akuntable.

Jakarta, Oktober 2016

Direktur Dewan Ekskutif



T. Basaruddin